DampakPenyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak Transparan Pemerintahan yang tidak transparan sangat berbahaya jika diwujudkan dalam penyelenggaraan negara. Berikut ini beberapa dampak atau akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan, yaitu: 1. Masyarakat dan pers cenderung pasif dan tidak kritis. 2. Sikappemerintah yang tidak transparan atau terbuka dalam membuat PERPPU ini. Pemerintah telah melakukan tindakan Maladministrasi dalam mengeluarkan PERPPU, karena tidak adanya keterlibatan publik pada pembahasan PERPPU tersebut. Kami meminta kepada Ombusman Republik Indonesia untuk memanggil pemerintah agar meminta klarifikasi terkait dengan Pemerintahyang tidak transparan pada dasarnya merupakan pemerintahan yang cenderung otoriter, tidak akuntabel dan bersikap tertutup dalam pengambilan kebijakannya sehingga kurang memperhatikan kepentingan rakyat. Salah satu dampak dari penyelenggaraan pemerintah tersebut adalah . A. meningkatnya partisipasi aktif dari segenap lapisan masyarakat Pemerintahadalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Suatu pemerintahan harus terbuka (transparan) untuk menyelanggarakan suatu system kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan, sehingga mudah diakses oleh mereka yang membutuhkan. PemerintahAceh terus berusaha untuk dapat menjadikan diri sebagai daerah yang transparan dan akuntabel" (Bachtiar, 2009). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan.Upaya konkrit untuk mewujudkan akuntabilitas p9OL. Dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan TAHUN PELAJARAN 2011 2012 Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Kelas XI Sebelas Program Keahlian Teknik Pemesinan Kelompok 4 Empat Dibina Oleh Drs. Sujiono Disusun Oleh 1. M. Affandi 22 2. M. Hari .S 23 3. M Imam Syafi’i 24 4. Nizar Maulana 25 5. Revi Sanjaya 26 6. Riski July D 27 7. Rozikan 28 SMK MUHAMMADIYAH 1 KEPANJEN TERAKREDITASI “A” Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 34 Telp. 0341 – 395451, 399269 Fax. 0341 – 398768 KEPANJEN KABUPATEN MALANG KATA PENGANTAR Dengan memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “ DAMPAK DARI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK TRANSPARAN ”. Kami selaku penyusun makalah ini mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah membantu Saya dalam menyelesaikan makalah ini, 1. Bapak Drs. Sujiono yang telah menuntun cara-cara membuat dan menyusun makalah ini. 2. Teman-teman yang telah membantu menyelesaikan makalah ini. Penyusun makalah ini menyadari bahwa makalah ini sangatlah kurang dari sempurna. Maka dari itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi sempurnanya makalah ini. Semoga makalah ini dapat berguna bagi generasi siswa dan siswi SMK Muhammadiyah 1 Kepanjen juga para generasi muda serta bagi pembaca pada umumnya. Malang, 22 Oktober 2011 Tim penyusun Apa akibat akibat dari pemerintah yang tidak transparan? Salah satu akibat dari tidak adanya transparansi pemerintah ialah mudah terjadinya KKN atau Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Ketiga hal ini tidak hanya merugikan pemerintah saja, melainkan juga seluruh masyarakat dan negara. Faktor apa saja yang mempengaruhi adanya penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan? Pengaruh kekuasaan. Konflik sosial budaya. Penyelewengan hukum. Etika. Politik dan hukum. Seperti apa ciri ciri pemerintahan yang tidak transparan? 1. Tidak terdapat keikutsertaan rakyat secara langsung dalam pemerintahan. 3. Tidak adanya control atau pengawasan langsung dari rakyat terhadap Pemerintah. 4. Menganut ideology yang doktriner. 5. Tidak terdapat pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintah. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang tidak transparan? Jawaban. maksudnya adalah pemerintahan yang terlalu segi eekonomi cntohnya pemerintahan yang dimana pemerintah itu secara tertutup dan tidak terang2an kepada rakyat dalam membahas masalah perekonomian. Faktor apa yang menyebabkan pemerintahan tidak good governance? Hasil penelitian menunjukan bahwa prinsip good governance telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Faktor–faktor penghambat penerapan prinsip good governance adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan kedisiplinan aparat. Bagaimana masyarakat mencegah praktik pemerintah yang tidak transparan? Contoh upaya pencegahan penyelenggaran pemerintahan yang tidak transparan adalah sebagai berikut. Kita mendorong pemerintah menggunakan sistem e-budgeting untuk penganggaran. Kita mendorong penggunaan anggaran melalui lembaga pengadaan barang dan jasa milik pemerintah. Mengapa diperlukannya prinsip transparansi dalam tata kelola pemerintahan? Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan tata kelola pemerintahan, maka keadilan fairness dapat ditumbuhkan. Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Mengapa konsep transparansi sangat penting dalam penyelenggaraan negara? Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik di mana pemerintah harus memberikan informasi akurat bagi publik yang membutuhkan. Apakah yang menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan publik? Beberapa faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur … Apa ciri-ciri good governance yang baik? Good governance mampu memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan masyarakat. Good governance mampu memenuhi rasa keadilan dan kesetaraan masyarakat. Good governance mampu menyediakan informasi secara transparan. 8 Bagaimanakah ciri-ciri pemerintahan yang baik? Akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan bertanggung jawab secara umum terhadap berbagai hal yang ada di dalam pemerintahan. Independensi. Transparansi. Partisipasi. Koordinasi. Apa saja ciri-ciri tata pemerintahan yang baik? Transparansi. Transparansi adalah keterbukaan informasi dan aktivitas yang dilakukan. Partisipasi. Partisipasi merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Akuntabilitas. Koordinasi. Apa itu pemerintahan yang transparan dan akuntabel? Transparan dan akuntabel berarti setiap aktifitas di bidang pengelolaan perbendaharaan dapat dipertanggungjawabkan secara penuh dan dilakukan dengan penuh keterbukaan opennsess yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumberdaya publik. Apa yang dimaksud dengan transparan? Pengertian Transparansi Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Apa yang dimaksud dengan pemerintahan yang akuntabel? Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media … Apa saja faktor faktor yang terlibat dalam governance? Hambatan seperti apa sehingga good governance sulit diterapkan? Adapun kendala tersebut terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, faktor internal kurangnya pemahaman aparatur terhadap prinsip- prinsip Good Governance, fasilitas yang kurang memadai dan kurangnya disiplin aparatur di waktu jam kerja, sedangkan faktor eksternal kurangnya partisipasi masyarakat, … Faktor apa saja yang mendukung terwujudnya good governance? Bagaimana upaya pencegahan penyelenggaraan pemerintah yang tidak transparan melalui jalur pendidikan masyarakat? Jawaban. Upaya untuk menghindari penyelenggaraan yang kurang transparan melalui jalur pendidikan masyarakat adalah dengan menjadikan pancasila sebagai dasar negara yang mampu membuka wacana dan dialog interaktif dalam masyarakat E. References Pertanyaan Lainnya1Bagaimana cara menghapus akun di brainly?2Apa manfaat hidrokarbon?3Apa sajakah pokok ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad saw di Mekah?4What is the generic structure of text?5Manakah yang termasuk hikmah salat?6Tanaman apa saja yang bisa digunakan sebagai pewarna alami?7Apa saja sikap empati?8Apa yang dimaksud Will You Be My Lover?9Hati dipelajari pada tingkat organisasi apa?10Apakah yang dimaksud dengan tekanan parsial oksigen? Dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan diantaranya terdapat di bawah ini? sikap mental ditentukan dari atas. banyak laporan fiktif/direkayasa. tidak menjalin kerjasama dengan negara lain. terjadi krisis moral, krisis akhlak, dan krisis ekonomi. hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Jawaban E. hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.. Dilansir dari Ensiklopedia, dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan diantaranya terdapat di bawah ini hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.. Penyelenggaraan negara yang tidak transparan berarti ketidaksediaan para pejabat negara untuk memberitahukan hal-hal publik kepada masyarakat luas. Informasi, keterangan, dan kebijakan yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas tidak tersebarkan dan hanya diketahui terbatas di lingkungan pejabat negara. Akibatnya rakyat tidak mengetahui apa yang terjadi dan apa yang mesti dilakukan untuk berpartisipasi dalam bernegara. Ketidakterbukaan atau ketertutupan dapat menimbulkan prasangka yang tidak baik dalam hidup berbangsa dan bernegara. Selain itu ketidakterbukaan menandakan bahwa pemerintah selaku penyelenggara negara tidak berani bertanggungjawab atas apa saja yang telah dan akan dilakukan kepada rakyatnya. Penyelenggaraan negara yang tidak transparan dapat merenggangkan hubungan antara pemerintah dan rakyat. Akibat hubungan yang tidak baik ini akan dapat menimbulkan krisis kepercayaan, yaitu rakyat makin tidak percaya kepada pemerintah. Hal ini mengakibatkan kesulitan untuk menciptakan partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pembangunan, sehingga melemahkan persatuan dan proses kemajuan bangsa. Bertolak dari pengertian di atas, maka kita dapat mengenali suatu pemerintahan yang tidak transparan dari ciri-ciri berikut ini a. Pada tingkat sistemik, sistem politiknya cenderung makin tertutup dan eksklusif. b. Mereka menjauh dari kekuatan sosial kritis dan membatasi dialog dengan unsur sosial politik yang ada dalam masyarakat. c. Sentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi makin terakumulasi di sekitar lapisan elite. d. Kekuatan sosial politik yang bersedia bekerja sama hanya mendapatkan simbol kerja sama, namun tidak diberi kesempatan menentukan jalannya proses pengambilan keputusan. e. Mekanisme kontrol sistem politik bersifat egois dan otoriter. f. Sistem informasi politik yang ada sangat terbatas pada penyampaian pesanpesan dari atas. Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan sangat bertolak belakang dengan prinsip keterbukaan dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Di dalam suatu negara yang penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan secara tidak terbuka akan menyebabkan dampak negatif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak utama yang ditimbulkan dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah korupsi dan penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi atau kelompok di berbagai aspek pemerintahan, seperti disebutkan di bawah ini. a. Bidang politik Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak berfungsi secara optimal. Lembaga eksekutif sangat sedikit menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum. Setiapkali ada kebijakan yang diusulkan menjadi proyek sering disalahgunakan untuk memperkaya diri. Hasilnya, kebijakan-kebijakan tersebut merugikan rakyat. Legislatif jarang menghasilkan perundang-undangan yang sungguh-sungguh konsisten dengan pesan konstitusi sekaligus menjawab kebutuhan rakyat. Itu terjadi karena proses pembahasan perundang-undangan diwarnai kompromi-kompromi dengan imbalan uang. Lembaga yudikatif juga sering menghasilkan putusanputusan kontroversial, yang bertentangan dengan rasa keadilan rakyat. b. Bidang ekonomi dan lingkungan hidup Berbagai kegiatan ekonomi tidak dapat berjalan secara wajar. Semua kegiatan ekonomi, terutama yang berkaitan dengan birokrasi-birokrasi pemerintahan, sebagian besar diwarnai dengan uang pelicin. Akibatnya, kegiatan ekonomi menjadi berbelit-belit dan mahal. Para investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri pun menjadi enggan berinvestasi. Hal ini menjadikan kegiatan perekonomian menjadi berjalan dengan lambat. Pengangguran pun terjadi di mana-mana. Pertumbuhan dan pemerataan pendapatan tidak terjadi secara signifikan. Di bidang lingkungan hidup, uang pelicin turut bermain dalam birokrasi pemerintahan. Akibatnya, praktik illegal logging terjadi di mana-mana secara bebas. Hal ini juga terjadi di bidang kelautan, yang menyebabkan maraknya illegal fishing. c. Bidang sosial budaya dan keagamaan Dalam kehidupan sosial budaya, selalu diwarnai dengan budaya konsumtif dan mengutamakan materi. Hidup hanya diarahkan untuk memperoleh kekayaan sebesar-besarnya dan kenikmatan hidup, tanpa mempedulikan moral dan etika. Keagamaan pun hanya bersifat formalistik, di mana di satu sisi seseorang rajin beribadah dan menyukai simbol-simbol keagamaan, tetapi ia pun tidak merasa bersalah apabila melakukan tindakan-tindakan menyimpang untuk memperkaya diri sendiri. d. Bidang pertahanan dan keamanan Profesionalitas aparat sangat rendah, tidak sesuai tuntutan zaman dan keinginan rakyat. Akibatnya aparat tidak mampu mendeteksi secara dini, mencegah dan mengatasi berbagai gejolak sosial dan gangguan keamanan yang terjadi di tengah masyarakat. Budaya kekerasan pun menjadi peristiwa yang wajar di mana-mana. Dalam hal ini, korps hanya untuk menakuti rakyat dan melindungi kepentingan-kepentingan pejabat atau orang yang memiliki modal besar. Akibatnya banyak pihak yang tidak puas, sehingga rawan timbul disintegrasi bangsa. Menurut UNDP tahun 1997, berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, beberapa indikator penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan serta akibatnya adalah sebagai berikut 1. Partisipasi - Warga masyarakat dibatasi atau tidak memiliki hak suara dalam proses pengambilan keputusan. - Informasi hanya sepihak top down dan lebih bersifat instruktif. - Lembaga perwakilan tidak dibangun berdasarkan kebebasan berpolitik partai tunggal. - Kebebasan berserikat dan berpendapat serta pers sangat dibatasi. Warga masyarakat dan pers cenderung pasif, tidak ada kritik unjuk rasa, masyarakat tidak berdaya dan terkekang dengan berbagai aturan dan doktrin. dibangun berdasarkan kebebasan berpolitik partai tunggal. 2. Aturan hukum - Hukum dan peraturan perundangan lebih berpihak kepada penguasa. Penguasa menjadi otoriter, posisi tawar masyarakat lemah dan lebih banyak - Penegakan hukum law enforcement lebih banyak berlaku bagi masyarakat bawah, baik secara politik maupun ekonomi. - Peraturan tentang hak-hak asasi manusia terabaikan demi stabilitas dan pencapaian tujuan negara. hidup dalam ketakutan serta tertekan. 3. Transparan - Informasi yang diperoleh satu arah, yaitu hanya dari pemerintah. - Masyarakat sangat dibatasi dalam memperoleh segala bentuk informasi. - Tidak ada atau sulit bagi masyarakat untuk memonitor atau mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah sangat tertutup dengan segala keburukannya, sehingga masyarakat tidak banyak tahu apa yang terjadi pada negaranya. 4. Daya tanggap - Proses pelayanan sentralistik dan kaku. - Banyak pejabat memposisikan diri sebagai penguasa. - Layanan kepada masyarakat masih diskriminatif, konvensional, dan bertele-tele tidak responsif. Banyaknya pejabat yang memposisikan diri sebagai penguasa, segala layanan sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 5. Berorientasi konsensus - Pemerintah lebih banyak bertindak sebagai alat kekuasaan negara. - Lebih banyak bersifat komando dan instruksi. - Segala macam bentuk prosedur lebih bersifat formalitas. - Tidak diberikannya peluang untuk mengadakan konsensus dan musyawarah. Banyaknya pejabat yang memposisikan diri sebagai penguasa, segala layanan sarat dengan korupsi, kolusi, dan nepotisme. 6. Berkeadilan - Adanya diskriminasi gender dalam penyelenggaraan pemerintahan. - Menutup peluang bagi dibentuknya organisasni nonpemerintah atau LSM yang menuntut keadilan dalam berbagai segi kehidupan. - Banyak peraturan yang masih berpihak pada gender tertentu. Arogansi kekuasaan sangat dominan dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan. 7. Efektivitas dan efisiensi - Manajemen penyelenggaraan negara bersifat konvensional dan terpusat up down. - Kegiatan penyelenggaraan negara lebih banyak digunakan untuk acara-acara seremonial. - Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia tidak berdasarkan prinsip kebutuhan. Negara cenderung salah urus dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya sehingga banyak pengangguran dan tidak memiliki daya saing. 8. Akuntabilitas - Pengambilan keputusan didominasi oleh pemerintah. - Swasta dan masyarkaat memiliki peran yang sangat kecil terhadap pemerintah. - Pemerintah memonopoli berbagai alat produksi yang strategis. - Masyarakat dan pers tidak diberi kesempatan untuk menilai jalannya pemerintahan. Dominasinya pemerintah dalam semua lini kehidupan, menjadikan masyarakatnya tidak berdaya mengontrol apa saja yang telah dilakukan pemerintahannya. 9. Bervisi strategis - Pemerintah lebih puas dengan kemapanan yang telah dicapai. - Sulit menerima perubahan terutama berkaitan dengan masalah politik, hukum, dan ekonomi. - Kurang mau memahami aspek-aspek kultural, historis, dan kompleksitas sosial masyarakatnya. - Penyelenggaraan pemerintahan statis dan tidak memiliki jangkauan jangka panjang. Banyaknya penguasa yang pro status quo dan kemapanan sehingga tidak mempedulikan terjadinya perubahan, baik internal maupun eksternal negaranya. 10. Kesalingterkaitan - Banyaknya penguasa yang arogan dan mengabaikan peran swasta atau masyarakat. - Pemerintah merasa diri paling benar dan paling pintar dalam menentukan jalannya kepemerintahan. - Masukan atau kritik dianggap provokator antikemapanan danstabilitas. - Swasta dan masyarakat tidak diberi kesempatan untuk bersinergi dalam membangun negara. Para pejabat pemerintahan sering dianggap lebih tahu dalam segala hal, sehingga masyarakat tidak merasakan atau tidak punya keinginan untuk bersinergi dalam membangun negaranya. Jakarta - Keterbukaan atau transparansi adalah tindakan yang memungkinkan suatu persoalan menjadi jelas, mudah dipahami, dan tidak disangsikan lagi penyelenggaraan pemerintahan, istilah ini memiliki arti sebagai kesediaan pemerintah untuk memberikan informasi faktual mengenai hal-hal yang berkenaan dengan proses penyelenggaraan pernah dengar di media massa soal kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi? Nah, permasalahan-permasalahan korupsi, kolusi dan nepotisme KKN tersebut adalah dampak dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak yang tidak transparan adalah pemerintahan yang tidak terbuka, tidak kelihatan isinya atau tidak untuk umum. Artinya, penyelenggaraan pemerintahnya dilakukan hanya oleh sekelompok orang tertentu saja dan hanya diketahui mereka, bukan penyelenggaraan pemerintah harus bisa dilakukan untuk menyelenggarakan masyarakat dan kepentingan negara. Pemerintah bertugas dalam menjalankan segala bentuk sistem pemerintahan atas sepengetahuan pemerintah menyelenggarakan pemerintahan secara tidak transparan, maka akan menghasilkan banyak pertanyaan dari masyarakat. Selain itu juga akan timbul banyak reaksi negatif jika dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan ini tidak bisa buku Pendidikan Kewarganegaraan 2 SMA Kelas XI oleh Hasim, dampak dari pemerintahan yang tidak transparan sangat berdampak serius terhadap kehidupan bangsa dan yang ditimbulkan akan langsung dirasakan oleh masyarakat baik penderitaan politik, ekonomi, keamanan maupun yang penyelenggaraan pemerintahan ini tidak transparan, maka bisa menyebabkan pemerintah menjadi seenaknya sehingga menciptakan kekuasaan oligarki yang akan menyengsarakan itu, perlu diketahui ciri-ciri penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalahRakyat tidak punya hak ikut serta dalam pemerintahanPemerintah tidak memiliki pertanggungjawaban kepada rakyatTidak terdapat kontrol atau pengawasan pemerintah oleh rakyatIdeologi yang dianut doktrinerTidak adanya pembagian kekuasaanDampak Penyelenggaraan Pemerintahan yang Tidak TransparanMuncul banyak penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotismeMenimbulkan disintegrasi bangsaNegara tidak bisa demokratisKeberadaan pers tidak bebasAdanya pelanggaran-pelanggaran HAMTidak adanya dukungan politik dari rakyat Simak Video "Survei Voxpol Pemilih Ganjar Puas Kinerja Jokowi, Pemilih Anies Tidak" [GambasVideo 20detik] pal/pal

dampak pemerintahan yang tidak transparan